Lebih lanjut Arief Khalifah menyampaikan Pemko harus dapat melindungi hak-hak para pekerja dan tidak semena-mena terlebih ketika menghadapi persoalan hak dan pendapatan.
“Ini permasalahan serius di karena kan penarikan retribusi dan kewajiban lainnya dari para pedagang berjalan seperti biasanya, dengan pendapatan dari pasar kepada UPTD yang mengurusi pasar memang harus dipertanyakan bagaimana keadaan tidak mampu membayar petugas ini bisa terjadi.
Apalagi sistem BLUD yang menggunakan retribusi pasar untuk operasional pasar secara mandiri ini memerlukan kejelasan dalam pertanggung jawaban nya. Ini harus jelas dilihat dimana duduk permasalahan nya, apakah berada di Pengelola pasar atau UPTD Pasar itu sendiri, apabila perlu mungkin juga bisa dilakukan audit internal oleh Inspektorat.
Diskopukmdag Kota Banda Aceh yang membawahi UPTD juga harus bertanggung jawab terhadap kejelasan nasib pekerja ini,” ujar politisi Gerindra ini.
Dalam kesempatan ini Arief juga meminta agar Pj Wali Kota dapat memanggil dinas terkait untuk mengurai masalah ini.
“PJ Wali Kota harus turun tangan mengurai ini, saya juga ingin melihat keseriusan pak Pj Wali Kota dalam menyelesaikan permasalahan kota, terlebih yang menyangkut hak-hak warga, karena mereka mereka yang menuntut hak ini hanya bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga, bisa dibayangkan 5 bulan terus bekerja dan bertanggung jawab terhadap operasional pasar tanpa dibayar,” tutup Arief.
Komentar tentang post ini