Aceh Timur – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Penyediaan Pangan Institusi (SPPI) se-Kabupaten Aceh Timur, Senin 15 September 2025.
Rakor ini membahas penguatan koordinasi sekaligus sinkronisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Bupati Al-Farlaky menegaskan pentingnya pelaksanaan program ini secara maksimal dan tanpa hambatan. Ia menyebutkan bahwa seluruh program MBG di lapangan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah bersama jajaran terkait dalam memberikan laporan ke pemerintah pusat.
“Jangan sampai ada kendala dalam pelaksanaan, apalagi terkait kualitas makanan yang disajikan. Karena itu kita duduk rembuk hari ini, agar ada kesepahaman bersama dan tidak ada masalah saat produksi maupun distribusi,” tegas Bupati.
Bupati juga menekankan agar SPPG dan SPPI dapat memberdayakan potensi lokal dalam penyediaan menu harian. Menurutnya, pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di daerah akan memberikan manfaat ganda, yakni mendukung program nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kalau ada kelompok tani yang menanam jagung, pengrajin tahu-tempe, petani sayur, hingga hasil perikanan, itu semua bisa masuk ke dapur MBG. Dengan begitu, program ini bukan hanya menyehatkan anak-anak kita, tapi juga memberi rezeki bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Sementara itu laporan masuk ke Bupati, sebanyak 16 dapur MBG Aceh Timur telah beroperasi. Sasarannya adalah para siswa – siswi baik berada dalam wewenang Pemkab Aceh Timur dan Cabang dinas.
“Sasarannya bisa kita lihat merupakan anak anak kita Aceh Timur. Maka perlu ini bangun komunikasi agar SPPG dan SPPI mudah bekerja. Jika ini.tidak sinkron maka sulit akan mendapatkan siswa,” tandas Al- Farlaky.
Dalam rakor tersebut, juga disepakati beberapa langkah teknis untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Salah satunya adalah pembentukan sekretariat atau pos koordinasi sebagai pusat komunikasi, evaluasi, dan penyelesaian masalah. Pos ini nantinya akan menjadi tempat pengambilan keputusan apabila terjadi kendala, serta wadah untuk menampung inovasi dan laporan dari setiap kecamatan.
“Kalau ada satu titik bermasalah di kecamatan, dampaknya bisa ke seluruh kabupaten. Karena itu perlu satu pos yang bisa jadi pusat koordinasi, sumber informasi, dan tempat evaluasi bulanan,” kata Al- Farlaky.
Sekretariat ini juga akan berfungsi sebagai tempat penyusunan laporan resmi yang sewaktu-waktu dibutuhkan, baik oleh Kementerian maupun oleh pemerintah daerah. Evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan perwakilan dari kecamatan.
Selain itu, forum menekankan pentingnya memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kecamatan. Camat bersama perangkat daerah, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan ulama diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah.
“Ini pesan Pak Bupati, koordinasi jangan hanya di kabupaten, tapi juga sampai ke kecamatan. Semua pihak harus terlibat, agar program ini benar-benar berjalan baik,” tegasnya.
Hadir dalam rapat ini Asisten Bidang Pemerintahan Syahrizal Fauzi, S.STP, M.Ap, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, Kepala Dinas Perikanan, Bappeluh, Kadisperindagkop, Kankemenag Aceh Timur, Kacabdin Aceh Timur dan sejumlah Perangkat Daerah lainnya.
Komentar tentang post ini